Program Makan LGO 4D Telan Rp120 Triliun di Tahun Pertama

LGO4D

Rencana calon bapak jokowi baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meneruskan makan siang dan susu free LGO4D di sekolah, bakal menelan bayaran hingga 120 triliun rupiah pada tahun pertama, kata timnya, Rabu (21/2).

Prabowo telah membongkar keagungan dalam pelantikan presiden jokowi pekan lalu, tamat pengiraan suara cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemeriksaan independen di TPS menyibakkan bahwa ia membela hampir 60 komisi suara. Upah pemilu dapat merilis kreasi resminya pada agenda 20 Maret dan pemerintahan baru bakal dimulai pada Oktober.

Setengah analis telah memperingatkan bahwa harga yang mesti dikeluarkan untuk menguncup janji jalan Prabowo, merupakan pemberian makanan gratis untuk 82,9 juta anak, sangatlah mahal dan dapat merusak rekam jejak tata tertib fiskal Indonesia. Timnya mengucapkan program ini bakal menelan biaya 450 triliun rupiah diwaktu menjangkau tahap akhir pada tahun 2029.

Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini membutuhkan pengeluaran celah 100 triliun hingga 120 triliun rupiah untuk mengeluarkan makanan yang selaras dan sehat, kata Budiman Sudjatmiko, anggota senior tim ahli Prabowo, tanpa mengasongkan rincian lebih lanjut.

Tim Prabowo memperkirakan pada tahap akhir, program ini per tahunnya dapat memerlukan 6,7 juta ton Beras 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.

Acara program yang ada saat ini cakup kolaborasi dengan koperasi peladang dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat menyusutkan total tarif program. Investor sangat melihat rincian program ini.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditanya tentang gaji dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam persambungan awam investor pada Rabu. Persambungan ini diselenggarakan oleh bank sentral usai mengubrakan untuk menegakkan bangsa bunga tidak berubah dalam kebijakannya.

Warjiyo menyampaikan bahwa Hukum yang melawan defisit fiskal tahunan Indonesia melebihi tiga bayaran PDB, akan menjamin pengelolaan kebijakan fiskal dengan bijaksana.